SINJAI, Beritabenua — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Sinjai menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman keras terhadap praktik pembangunan yang tidak taat aturan di Kabupaten Sinjai.
Mulai dari penggunaan material galian C yang dinilai ilegal, serta proyek yang tetap berjalan meski dokumen UKL-UPL belum diterbitkan, hingga menyusutnya daerah resapan air akibat tata kelola ruang yang amburadul.
“Praktik seperti ini bukan kali pertama terjadi. Saat pengukuran lahan untuk proyek pabrik porang beberapa waktu lalu, pola serupa juga terjadi, tidak memiliki izin lengkap, menggunakan material ilegal, dan tetap dibiarkan” kata kader HMI MPO Sinjai, Israil. Rabu (22/10/25).
Israil, menegaskan bahwa ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal keberanian menegakkan hukum. Ketika pemerintah dan aparat memilih diam, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Sinjai.
“Aparat Penegak Hukum harus bertindak serius, tidak hanya menjadi penonton, dalam menghentikan dan menindak aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Sinjai. Serta Pemerintah Kabupaten Sinjai wajib menghentikan sementara pembangunan yang belum memiliki dokumen lingkungan resmi” kata Israil.
Ia juga meminta DPRD Kabupaten Sinjai agar mengeluarkan rekomendasi tegas dan tindakan pengawasan.
“Jika tuntutan ini tidak direspon serius dalam waktu dekat, HMI MPO Cabang Sinjai akan kembali turun ke jalan. Kami siap melakukan aksi di depan Polres Sinjai dan Rumah Jabatan Bupati sebagai bentuk perlawanan terhadap pembiaran ini,” tegas Israil.
HMI MPO menegaskan bahwa mereka tidak ingin Sinjai menjadi daerah langganan bencana alam, banjir, longsor, kekeringan akibat rusaknya lingkungan dan tata ruang karena lemahnya sikap pemerintah dan APH.
“Kami tidak akan diam melihat Sinjai diarahkan menuju bencana demi kepentingan segelintir orang. Negara tidak boleh kalah dari pengembang dan penambang ilegal” kuncinya.
